Digitalisasi Dokumen Desa Anti Korupsi (Indikator 1 s/d 3)

  • Nov 19, 2023
  • Gaji
  • Pemberdayaan Masyarakat

Berikut kami sampaikan Digitalisasi Dokumen Desa Anti Korupsi (Indikator 1 s/d 3) Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban

NO

KOMPONEN

INDIKATOR

NO

JENIS DOKUMEN

LINK DOWNLOAD DIGITALISASI

 
 

I

Penguatan Tata Laksana

I.1

Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBDes beserta  Implementasinya.
(2 tahun terakhir)

1

RPJMDes

DOWNLOAD

 

2

RKPDes

 

3

APBDes

 

4

APBDes perubahan

 

5

Laporan Pertanggungjawaban

 

6

Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa

 

7

Notulensi Penyusunan regulasi

 

8

Daftar Hadir Penyusunan regulasi

 

9

Dokumentasi Penyusunan regulasi

 

10

Pertanggungjawaban Bumdes (PP 11 Tahun 2021)

 

 

 

 

 

 

 

I.2

Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP mengenai Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa

1

SOTK (struktur organisasi tata kelola) Desa, tupoksi masing-masing kaur

DOWNLOAD

 

2

Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa

 

3

Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa

 

4

Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi

 

5

Format formulir evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan)

 

 

 

 

 

 

 

I.3

Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan

1

Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan

DOWNLOAD

 

2

Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa

 

3

Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi

 

4

Format lampiran deklarasi CoI

 

 

 

 

 

 

 

I.4

Perjanjian Kerjasama antara Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan Pihak Penyedia, dan telah melalui Proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa

1

Perencanaan Pengadaan terkait PBJ

DOWNLOAD

 

2

KAK/ToR/spesifikasi teknis terkait PBJ dan HPS sesuai peraturan LKPP dan atau kepala daerah tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa

 

3

Undangan dari Desa kepada Penyedia Jasa sesuai Peraturan PBJ yang berlaku

 

4

surat penawaran dari Penyedia Jasa

 

5

SK Tim Pelaksana Kegiatan

 

6

Perjanjian Kerjasama

 

7

Dokumen penyelesaian pembayaran

 

 

 

 

 

 

 

I.5

Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pakta Integritas dan sejenisnya

1

Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pakta Integritas

DOWNLOAD

 

2

Dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani Aparat Desa

 

3

Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa

 

4

Notulensi/Daftar Hadir/Dokumentasi Penyusunan regulasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Penguatan Pengawasan

II.1

Adanya Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa

1

Undangan kegiatan pengawasan dan evaluasi kepada seluruhperangkat Desa dan  Aparatur desa

DOWNLOAD

 

2

Notulensi kegiatan

 

3

Daftar hadir

 

4

Dokumentasi

 

5

Lampiran formulir Pengawasan dan evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan)

 

 

 

 

 

 

 

II.2

Adanya Tindak Lanjut Hasil Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah

1

Arsip/Dokumen hasil Pembinaan,  Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah

DOWNLOAD

 

2

Surat keterangan/penjelasan terhadap Pembinaan,  Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah yang belum bisa diselesaikan dalam tahun berjalan

 

3

Surat Penyelesaian/Berita acara penyelesaian atas  Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah Pemeriksaan Temuan dengan melampirkan bukti dukung

 

 

 

 

 

 

 

II.3

Tidak adanya Aparatur Desa dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang terjerat Tindak Pidana Korupsi

1

Surat pernyataan oleh kepala desa bersama inspektorat Kabupaten, kadis PMD Kabupaten

DOWNLOAD

 

2

Surat keterangan dari APH berdasarkan surat permohonan dari Pemkab

 

3

Screenshot hasil penelusuran berita bahwa tidak ditemukan kasus tindak pidana korupsi di desa tersebut

 

4

Surat pernyataan diupload ke website desa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

III.1

Adanya Layanan Pengaduan bagi Masyarakat

1

Prosedur baku penerimaan, penanganan dan tindaklanjut pengaduan

DOWNLOAD

 

2

Saluran penerimaan pengaduan (digital berupa Email/Website/media sosial dan konvensional)

 

3

Publikasi prosedur baku dan saluran pengaduan

 

4

Media informasi terkait prosedur dan saluran pengaduan

 

 

 

 

 

 

 

III.2

Adanya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan Pemerintah Desa

1

Survey kepuasan berdasarkan pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat

DOWNLOAD

 

2

Pelaksanaan  Survey berdasarkan pada Pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat yang dikeluarkan oleh KemenPAN RB (PermenPAN RB No. 14 tahun 2017/yang berlaku).

 

 

 

 

 

 

 

III.3

Adanya Keterbukaan dan Akses Masyarakat Desa terhadap Informasi layanan pemerintah desa (kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan, tramtibumlinmas, pekerjaan umum), Pembangunan, Kependudukan, Keuangan, dan Pelayanan lainnya.

1

Informasi SPM sesuai dengan  Permendagri No. 2 tahun 2017

DOWNLOAD

 

2

Media Informasi (Poster, Banner, Media Sosial dan Website)

 

 

 

 

 

 

 

III.4

Adanya Media Informasi tentang APBDes di Balai Desa dan/atau tempat lain yang mudah diakses oleh Masyarakat

1

Baliho/Poster APBDES yang mencakup:

DOWNLOAD

 

a. Sumber pendapatan (DD, ADD, Pajak Retribusi, PAD, Hibah, Transfer dari APBD provinsi, kabupaten dan kota dll)

 

b. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai Permendes PDTT No. 8 Tahun 2022

 

c. Alokasi belanja tiap bidang kewenangan

 

d. Kontak aduan (konvensional dan digital)

 

2

Lokasi pemasangan:

 

a. Kantor Desa (baliho)

 

b. Dusun (poster atau baliho)

 

c. Website

 

d. Media sosial

 

e. lainnya

 

 

 

 

 

 

 

III.5

Adanya Maklumat Pelayanan

1

Isi Maklumat sesuai dengan PermenPAN RB yang berlaku

DOWNLOAD

 

2

Isi Maklumat pelayanan memuat minimal:

 

a. Komitmen dari Aparat Desa

 

b. Konsekuensi hukum

 

c. Ditandatangani oleh Kepala Desa

 

3

Maklumat Pelayanan Dicetak dengan minimal ukuran poster

 

Lokasi Pemasangan:

 

a. Di tempat pelayanan kantor desa dan dusun

 

b. Di upload di Website dan media sosial